Gelombang Protes Agustus 2025: Rakyat Sudah Muak

Dalam sepekan terakhir, jalanan di berbagai kota Indonesia menjadi saksi bisu amarah publik. Bukan amarah yang dibakar provokasi, tetapi kemuakan yang menumpuk bertahun-tahun: muak melihat anggota DPR menikmati kemewahan yang dibiayai pajak rakyat, muak pada aparat yang semakin arogan, muak pada janji perubahan yang terus dikhianati oleh realitas.

Pemicu kemarahan ini bermula dari tragedi memilukan: Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, meregang nyawa setelah ditabrak kendaraan polisi saat aksi di Jakarta. Video yang beredar luas bukan sekadar rekaman peristiwa, melainkan bukti telanjang bahwa nyawa rakyat bisa melayang tanpa pertanggungjawaban. Tragedi ini menjadi bahan bakar yang menyalakan bara kemarahan hingga ke pelosok negeri.

DPR: Menikmati Kemewahan di Atas Luka Rakyat

Di tengah rakyat yang berjuang menghadapi harga pangan yang kian mencekik dan lapangan kerja yang semakin sempit, para wakil rakyat di Senayan hidup bak bangsawan: tunjangan rumah mewah, perjalanan dinas ke luar negeri, hingga fasilitas eksklusif lain yang nilainya miliaran rupiah setiap tahunnya. Ironisnya, semua ini dibiayai oleh rakyat yang tiap bulan dipotong pajaknya tanpa ampun. Tak mengherankan bila tuntutan paling lantang adalah penghapusan seluruh tunjangan tidak masuk akal yang menjadi simbol ketimpangan ini.

Kepolisian yang Kehilangan Kepercayaan Publik

Reformasi Polri kini bukan sekadar wacana, tetapi tuntutan mendesak. Polisi yang seharusnya menjadi pelindung justru tampil sebagai algojo: memukul, menembakkan gas air mata, menangkapi demonstran, bahkan menabrak massa yang tak berdaya. Di mata publik, institusi ini telah kehilangan wajah kemanusiaannya. Pencitraan dengan jargon “presisi” tak lagi cukup; publik menuntut bersih-bersih menyeluruh dan akuntabilitas nyata.

Api yang Menyala di Mana-Mana

Dari Makassar, di mana kantor DPRD dibakar dan tiga pegawai tewas, hingga Bandung, Yogyakarta, dan Bali, gelombang aksi menyebar. Beberapa berujung rusuh, dengan kendaraan mewah dibakar dan rumah pejabat dilempari. Ini bukan sekadar anarkisme; ini adalah alarm paling keras dari rakyat yang merasa suaranya tak pernah didengar.

Respons Pemerintah yang Setengah Hati

Tekanan publik memaksa pemerintah mengambil langkah: pemangkasan tunjangan DPR diumumkan, beberapa fasilitas dibatalkan. Namun, publik melihat ini bukan solusi, melainkan kosmetik belaka. Rakyat menginginkan reformasi menyeluruh, bukan sekadar pengurangan jatah makan siang para politisi.

Alih-alih menenangkan, ancaman kepada demonstran yang disebut “pengkhianat” justru memperkeruh keadaan. Ancaman bukan jawaban; dialog terbuka, akuntabilitas, dan keberanian mengakui kesalahan adalah jalan satu-satunya untuk meredam krisis kepercayaan ini.

Tuntutan yang Tak Bisa Diabaikan

Suara dari jalanan kini tak bisa lagi dipinggirkan:

• Cabut seluruh tunjangan DPR yang tak masuk akal.

• Lakukan reformasi total kepolisian dan adili pelaku kekerasan.

• Wujudkan transparansi anggaran dan keadilan ekonomi.

• Tegakkan keadilan untuk Affan dan seluruh korban represifitas.

Rakyat Tidak Akan Diam Lagi

Gelombang protes ini bukanlah ledakan sesaat, melainkan akumulasi kekecewaan yang telah lama dipendam. Pemerintah boleh mengirim pasukan, menutup jalan, atau membungkam media, tetapi suara rakyat tidak akan padam. Suara itu lahir dari perut yang lapar, dompet yang kosong, dan hati yang lelah dibohongi.

Jika penguasa terus menutup telinga, sejarah akan mencatat satu hal: bahwa pada akhirnya rakyatlah yang memaksa perubahan, meski harus membayar harga yang sangat mahal.

Represifitas Aparat dan Wajah Buram Demokrasi Kita

Beberapa hari terakhir, aksi demonstrasi di berbagai kota Indonesia kembali diwarnai dengan tindakan represif aparat yang sungguh mencederai nilai demokrasi. Di Jakarta, puluhan mahasiswa mengalami luka-luka setelah dibubarkan secara paksa dengan tembakan gas air mata dan pukulan pentungan. Di Makassar, aparat bahkan menangkap sejumlah peserta aksi tanpa prosedur jelas, seolah-olah suara kritis rakyat adalah ancaman yang harus dibungkam. Peristiwa ini bukan hanya mencoreng wajah penegakan hukum, tetapi juga menampar semangat reformasi yang telah susah payah diperjuangkan.

Aksi demonstrasi sejatinya adalah bentuk ekspresi rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, ketika kritik dijawab dengan kekerasan, pesan yang tersampaikan hanya satu: kekuasaan lebih takut pada suara rakyat daripada pada ketidakadilan yang sedang diprotes. Tindakan arogansi aparat ini menunjukkan bahwa mereka lupa bahwa kekuatan yang mereka miliki sejatinya berasal dari mandat rakyat, bukan dari rasa superioritas atau kepentingan kelompok tertentu.

Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa di dua hari terakhir, video dan foto yang tersebar di media sosial memperlihatkan bagaimana mahasiswa dipukul, jurnalis diintimidasi, bahkan relawan medis diperlakukan sebagai tersangka hanya karena membantu korban. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa aparat belum belajar dari berbagai tragedi masa lalu. Mereka lupa bahwa kekerasan bukanlah jawaban, dan bahwa tugas mereka adalah melindungi, bukan mengintimidasi.

Sebagai bagian dari rakyat, kita berhak marah. Demokrasi bukan hanya soal kotak suara lima tahun sekali, tetapi juga tentang kebebasan menyuarakan ketidakadilan tanpa rasa takut. Aparat harus segera mengubah pendekatan ini. Kekerasan hanya akan melahirkan jurang ketidakpercayaan yang semakin lebar antara rakyat dan penegak hukum. Yang kita butuhkan adalah keberanian aparat untuk mendengar, bukan keberanian untuk memukul.

Sejarah telah membuktikan bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam dengan intimidasi. Sebaliknya, setiap tindakan represif justru akan mengobarkan semangat perlawanan yang lebih besar. Saatnya aparat berhenti melihat kritik sebagai ancaman, dan mulai menempatkannya sebagai bahan refleksi demi kebaikan bangsa. Sebab, demokrasi sejati hanya bisa hidup ketika kritik didengar, bukan dibungkam.

Tulisan ini bukan ajakan untuk rusuh. Ini panggilan untuk bertindak tanpa todong dan kobaran api, tapi dengan solidaritas, penulisan, petisi, forum publik, dan aksi damai yang bermartabat. Saatnya suara rakyat menjadi detonator perubahan bukan di jalan yang dipenuhi peluru gas, tapi di ruang-ruang demokrasi yang masih kita jaga bersama.

Tragedi Affan Kurniawan: Ketika Perlindungan Publik Menjadi Ancaman Nyawa

 Kamis, 28 Agustus 2025, seharusnya menjadi hari yang biasa bagi ribuan warga yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka. Ribuan mahasiswa, buruh, dan aktivis bergerak damai di sekitar Gedung DPR/MPR Jakarta, menuntut keadilan dan perubahan nyata: menolak kenaikan tunjangan DPR, menuntut revisi UU TNI yang adil, menolak kenaikan PBB-P2, serta memperjuangkan perlindungan pekerja sektor informal, termasuk pengemudi ojek online.

Namun, dari aspirasi yang sah itu, muncul tragedi yang memperlihatkan sisi gelap dari institusi yang seharusnya melindungi masyarakat. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang ikut menyuarakan tuntutan rakyat, tewas setelah terlindas Rantis Barracuda Brimob di tengah kericuhan. Apa yang seharusnya menjadi kendaraan pengamanan, malah menjadi alat yang mematikan nyawa warga.

Saksi mata menggambarkan kejadian itu dengan jelas: Affan terpeleset saat menyeberang, dan mobil barakuda yang melaju tidak berhenti, menewaskannya seketika. Ini bukan sekadar kecelakaan, ini adalah simbol dari kegagalan aparat keamanan yang digaji oleh rakyat, namun nyawa rakyat bisa hilang di bawah roda mereka.

Pihak kepolisian menyampaikan permintaan maaf dan menjanjikan investigasi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan Propam Polri akan turun tangan. Namun pertanyaannya tetap sama: apakah cukup dengan permintaan maaf dan pemeriksaan internal, sementara nyawa manusia telah hilang begitu saja? Apakah rakyat harus menunggu tragedi berikutnya sebelum aparat sadar akan tanggung jawab mereka?

Kematian Affan menegaskan satu hal: ketika institusi yang dibentuk untuk melindungi, justru menjadi ancaman bagi rakyat, maka kepercayaan publik terkoyak. Sejauh mana rakyat bisa merasa aman ketika berada di jalan, di tengah pengamanan yang seharusnya memberi rasa aman, tapi malah menjadi alat kekerasan?

Ini adalah panggilan keras bagi semua pihak: Polri harus dievaluasi, mekanisme pertanggungjawaban harus transparan, dan perlindungan terhadap rakyat tidak boleh lagi menjadi slogan kosong. Affan Kurniawan bukan sekadar korban, ia adalah pengingat bahwa institusi yang gagal melindungi akan menghadapi gelombang kritik dan tuntutan dari rakyat yang sadar akan haknya.

Tragedi ini tidak boleh dilupakan. Suara Affan dan rakyat yang turun ke jalan harus menjadi gema yang menuntut reformasi nyata dalam setiap lapisan institusi keamanan negara. Tanpa itu, tragedi seperti ini akan terulang, dan rakyat akan terus kehilangan kepercayaan pada aparat yang seharusnya melindungi mereka.

Guru Beban Negara ?

Ada satu hal yang selalu membuatku kagum: ketulusan seorang guru. Di ruang kelas yang sederhana, di balik papan tulis penuh coretan, atau di sekolah pelosok yang bahkan listriknya tak selalu menyala, guru tetap hadir. Mereka datang bukan karena gaji yang melimpah, bukan pula karena janji kemewahan, melainkan karena cinta. Cinta pada ilmu, cinta pada murid, dan cinta pada negeri ini.

Maka ketika muncul potongan video yang menarasikan guru sebagai “beban negara”, rasanya ada yang menyesak di dada. Bagaimana mungkin pelita bangsa disebut sebagai beban? Meski kemudian terbukti bahwa video itu hanyalah manipulasi, luka kecil sempat tergores. Sebab pernyataan semacam itu, benar atau tidak, menyentuh sisi paling rapuh dari profesi guru: kesejahteraan yang masih sering dipertanyakan.

Saya percaya, ucapan Menteri Keuangan dalam versi aslinya bukan untuk merendahkan guru. Ia hanya sedang mengulas beratnya beban fiskal, rendahnya gaji guru dan dosen, serta dilema apakah negara mampu menanggung semua. Namun di balik kalimat itu, ada pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama: apakah pendidikan boleh ditimbang dengan logika untung-rugi? Apakah masa depan anak-anak bangsa bisa dihitung sebatas neraca keuangan?

Bagiku jawabannya jelas: tidak. Guru bukan angka dalam laporan fiskal. Guru adalah napas peradaban. Ia menyalakan api kecil di dada murid-muridnya, api yang suatu hari bisa menjadi terang peradaban bangsa. Menyebut mereka beban sama saja dengan melupakan siapa yang dulu mengajari kita membaca, menulis, dan memahami dunia.

Negara memang telah menaikkan anggaran pendidikan, bahkan mencapai ratusan triliun. Itu sebuah kabar baik. Tetapi yang paling penting adalah memastikan bahwa anggaran itu benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Agar guru honorer di desa tidak lagi merasa asing di tanah sendiri, agar guru di pelosok tak lagi dihargai sekadar dengan selembar amplop tipis, agar pengabdian yang begitu suci tidak terus-menerus dipertaruhkan dengan penderitaan.

Saya selalu percaya, guru bukanlah beban negara. Justru merekalah alas pijak bangsa ini berdiri. Jika negeri ini ibarat pohon besar, maka guru adalah akar yang mengikat tanah, yang membuat batang tetap tegak, yang memberi jalan bagi daun dan ranting untuk tumbuh. Mengabaikan mereka sama dengan merelakan pohon itu rapuh diterpa angin.

Dan di sanalah harapan saya: semoga kita, lewat suara maupun tindakan, terus mengingat bahwa hormat pada guru bukan sekadar seremonial di Hari Pendidikan. Hormat pada guru adalah menjaga mereka tetap layak hidup, layak dihargai, dan layak dicintai oleh negara yang mereka perjuangkan.