Tragedi Affan Kurniawan: Ketika Perlindungan Publik Menjadi Ancaman Nyawa

 Kamis, 28 Agustus 2025, seharusnya menjadi hari yang biasa bagi ribuan warga yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka. Ribuan mahasiswa, buruh, dan aktivis bergerak damai di sekitar Gedung DPR/MPR Jakarta, menuntut keadilan dan perubahan nyata: menolak kenaikan tunjangan DPR, menuntut revisi UU TNI yang adil, menolak kenaikan PBB-P2, serta memperjuangkan perlindungan pekerja sektor informal, termasuk pengemudi ojek online.

Namun, dari aspirasi yang sah itu, muncul tragedi yang memperlihatkan sisi gelap dari institusi yang seharusnya melindungi masyarakat. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang ikut menyuarakan tuntutan rakyat, tewas setelah terlindas Rantis Barracuda Brimob di tengah kericuhan. Apa yang seharusnya menjadi kendaraan pengamanan, malah menjadi alat yang mematikan nyawa warga.

Saksi mata menggambarkan kejadian itu dengan jelas: Affan terpeleset saat menyeberang, dan mobil barakuda yang melaju tidak berhenti, menewaskannya seketika. Ini bukan sekadar kecelakaan, ini adalah simbol dari kegagalan aparat keamanan yang digaji oleh rakyat, namun nyawa rakyat bisa hilang di bawah roda mereka.

Pihak kepolisian menyampaikan permintaan maaf dan menjanjikan investigasi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan Propam Polri akan turun tangan. Namun pertanyaannya tetap sama: apakah cukup dengan permintaan maaf dan pemeriksaan internal, sementara nyawa manusia telah hilang begitu saja? Apakah rakyat harus menunggu tragedi berikutnya sebelum aparat sadar akan tanggung jawab mereka?

Kematian Affan menegaskan satu hal: ketika institusi yang dibentuk untuk melindungi, justru menjadi ancaman bagi rakyat, maka kepercayaan publik terkoyak. Sejauh mana rakyat bisa merasa aman ketika berada di jalan, di tengah pengamanan yang seharusnya memberi rasa aman, tapi malah menjadi alat kekerasan?

Ini adalah panggilan keras bagi semua pihak: Polri harus dievaluasi, mekanisme pertanggungjawaban harus transparan, dan perlindungan terhadap rakyat tidak boleh lagi menjadi slogan kosong. Affan Kurniawan bukan sekadar korban, ia adalah pengingat bahwa institusi yang gagal melindungi akan menghadapi gelombang kritik dan tuntutan dari rakyat yang sadar akan haknya.

Tragedi ini tidak boleh dilupakan. Suara Affan dan rakyat yang turun ke jalan harus menjadi gema yang menuntut reformasi nyata dalam setiap lapisan institusi keamanan negara. Tanpa itu, tragedi seperti ini akan terulang, dan rakyat akan terus kehilangan kepercayaan pada aparat yang seharusnya melindungi mereka.

Pendidikan: Sebuah Jalan Menuju Kebebasan Berpikir

 Pendidikan: Sebuah Jalan Menuju Kebebasan Berpikir

Pendidikan sering kali dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi esensinya jauh lebih dalam daripada itu. Socrates, melalui metode dialektiknya, mengajarkan bahwa pendidikan sejati adalah proses mempertanyakan, memahami, dan mencari kebenaran. Ia bukan sekadar menghafal fakta, melainkan bagaimana kita menyusun pemikiran yang kritis dan rasional terhadap realitas yang kita hadapi.

Dewasa kini, kita menghadapi berbagai tantangan: polarisasi sosial, misinformasi, dan degradasi etika. Pendidikan adalah benteng yang dapat melindungi kita dari jebakan dogma dan manipulasi. Dengan pendidikan yang baik, seseorang tidak hanya mampu mengenali kebenaran dari kepalsuan, tetapi juga membangun opini yang berdasar pada logika dan moralitas.

Di sinilah pentingnya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pengembangan karakter dan kebijaksanaan. Pendidikan harus menjadi ruang yang memungkinkan seseorang untuk menemukan makna hidupnya, seperti yang dikatakan Nietzsche, bahwa manusia harus berusaha melampaui dirinya sendiri (Ubermensch) melalui perjuangan intelektual dan eksistensial.

Bayangkan sebuah negeri tanpa pendidikan, di mana kebodohan merajalela, pemikiran kritis tak dikenal, dan ilmu pengetahuan tak dihargai. Tanpa pendidikan, masyarakat akan terjebak dalam lingkaran ketidaktahuan yang berujung pada stagnasi dan kemunduran.

Negeri tanpa pendidikan adalah negeri yang rentan terhadap manipulasi, di mana opini publik mudah dikendalikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Ketidakadilan akan semakin merajalela karena rakyat tidak memiliki kesadaran untuk menuntut hak-haknya. Inovasi dan kemajuan pun terhenti, karena tidak ada individu yang didorong untuk berpikir kreatif dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada.

Lebih dari sekadar dampak ekonomi dan sosial, ketiadaan pendidikan juga menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa pendidikan, manusia kehilangan kapasitas untuk memahami sesama, untuk berempati, dan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Seperti yang dikatakan Plato, "Pendidikan adalah api yang menyalakan jiwa manusia." Tanpa api itu, manusia akan tetap berada dalam kegelapan.

Pemikiran para filsuf juga menggambarkan kengerian dari negeri tanpa pendidikan. Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial yang membutuhkan pendidikan untuk menjalankan kehidupan yang bermartabat dalam suatu polis. Tanpa pendidikan, tatanan sosial akan runtuh, dan manusia akan kembali kepada keadaan primitif tanpa nilai-nilai moral yang jelas.

Immanuel Kant menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan menuju pencerahan, di mana individu mampu berpikir secara mandiri tanpa bergantung pada otoritas yang menyesatkan. Jika pendidikan diabaikan, maka masyarakat akan tetap dalam kondisi ketidakdewasaan intelektual, yang membuat mereka mudah dikendalikan oleh pemimpin tiran.

John Dewey menekankan bahwa pendidikan adalah alat utama bagi demokrasi yang sehat. Tanpa pendidikan yang baik, masyarakat akan kehilangan haknya untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan, sehingga kebijakan yang dihasilkan hanya menguntungkan segelintir orang yang berkuasa.

Oleh karena itu, pendidikan bukan sekadar kebutuhan, melainkan fondasi bagi keberlangsungan sebuah negeri. Tanpa pendidikan, sebuah negeri tak lebih dari sekumpulan individu yang terombang-ambing dalam lautan ketidaktahuan, tanpa arah, tanpa masa depan. Sebagaimana filsafat mengajarkan kita untuk terus bertanya, pendidikan yang ideal adalah yang membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong keberanian berpikir, dan mengajarkan kebajikan.

Pada akhirnya, pendidikan adalah kebebasan, bebas dari ketidaktahuan, bebas dari keterbatasan pemikiran, dan bebas untuk menjadi manusia yang seutuhnya

Ketika Proses Demokrasi Kehilangan Konsistensinya

Pemira yang Dibuka Kembali: Ketika Proses Demokrasi Kehilangan Konsistensinya

Pemira (Pemilihan Raya) adalah salah satu ajang demokrasi kampus yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Proses ini menjadi cerminan dari bagaimana mahasiswa mengekspresikan hak pilihnya sekaligus memberikan pelajaran penting tentang etika, transparansi, dan profesionalitas dalam berpolitik. Namun, apa jadinya jika proses yang sudah berjalan jauh tiba-tiba terganggu oleh keputusan yang kontroversial?

Baru-baru ini, pemira di kampus kita membuat keputusan mengejutkan. Salah satu pasangan calon (paslon) yang telah melewati tahapan seleksi pemberkasan, masa kampanye, bahkan akan melaksanakan debat, memutuskan untuk mengundurkan diri. Keputusan ini tentu memengaruhi jalannya pemira, tetapi yang lebih mencengangkan adalah keputusan panitia untuk membuka kembali pendaftaran calon.

Dimana Konsistensi Proses?

Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan dari mahasiswa. Bagaimana bisa pendaftaran calon dibuka kembali setelah proses seleksi berjalan sejauh ini? Bukankah tahapan seperti ini seharusnya memiliki kerangka waktu yang jelas dan tegas? Dengan membuka kembali pendaftaran, panitia terkesan tidak konsisten terhadap jadwal yang mereka tetapkan sejak awal.

Langkah ini juga dapat menciptakan preseden buruk. Jika setiap kali ada paslon yang mundur prosesnya harus diulang, maka tidak ada kepastian hukum dalam pemira. Mahasiswa berhak mempertanyakan, apakah ini keputusan yang benar-benar demi kebaikan bersama, atau justru untuk kepentingan pihak tertentu?

Pengaruh Terhadap Keseimbangan Kompetisi

Membuka kembali pendaftaran setelah debat dan kampanye menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi. Calon baru yang mendaftar akan memiliki keuntungan karena bisa belajar dari kelemahan dan kekuatan paslon sebelumnya. Sementara itu, mahasiswa sebagai pemilih juga akan bingung karena tiba-tiba harus mempertimbangkan nama-nama baru yang muncul di tengah jalan.

Seharusnya, mundurnya paslon bukan alasan untuk membuka kembali pendaftaran. Jika memang salah satu paslon mundur, proses pemira tetap bisa dilanjutkan dengan sisa paslon yang ada. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap waktu dan usaha yang telah dikeluarkan oleh semua pihak, baik peserta maupun pemilih.

Integritas Panitia Dipertanyakan

Keputusan ini juga mencerminkan lemahnya perencanaan panitia. Bukankah seharusnya semua kemungkinan, termasuk mundurnya paslon, sudah diantisipasi sejak awal? Jika pendaftaran bisa dibuka kembali kapan saja, apa artinya seleksi yang telah dilakukan sebelumnya?

Mahasiswa mulai meragukan netralitas dan integritas panitia. Apakah keputusan ini murni demi kebaikan demokrasi kampus, atau ada tekanan dari pihak tertentu? Ketidakjelasan seperti ini hanya akan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi pemira.   

Pemira adalah ajang penting bagi mahasiswa untuk belajar dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, jika proses ini dipenuhi dengan keputusan yang inkonsisten dan tidak transparan, maka esensinya akan hilang. Keputusan untuk membuka kembali pendaftaran setelah tahapan yang begitu panjang hanya menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan.

Sebagai mahasiswa, kita berhak mengkritik dan menuntut transparansi. Karena pada akhirnya, pemira bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga tentang bagaimana proses itu dijalankan dengan adil, konsisten, dan bermartabat. 

Namun, ketika ada mekanisme yang mengatur kondisi tersebut ini  seharusnya dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa.

Politik Praktis Kampus: Saat Demokrasi Kampus Kehilangan Esensinya

 Politik Praktis Kampus: Saat Demokrasi Kampus Kehilangan Esensinya 

Sebagai mahasiswa, Pemilihan Raya (Pemira) seharusnya menjadi ruang pembelajaran demokrasi, di mana kita bisa melihat adu gagasan, visi, dan komitmen para calon presiden mahasiswa (Presma) untuk memperjuangkan kepentingan kita bersama. Namun, kenyataan sering kali jauh dari ideal. Salah satu hal yang paling mengecewakan adalah ketika ada pasangan calon (paslon) yang mengandalkan politik praktis dan cara-cara curang untuk memenangkan suara, bahkan sampai menjatuhkan paslon lain dengan cara tidak etis.

Pemira seharusnya menjadi ajang demokrasi yang bersih, adil, dan transparan. Namun, sungguh mengecewakan ketika salah satu pasangan calon (paslon) yang ikut mencalonkan diri ternyata tidak memenuhi persyaratan dasar pencalonan, termasuk syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00. Hal ini bukan hanya pelanggaran terhadap aturan yang sudah jelas, tetapi juga penghinaan terhadap prinsip kompetensi dan kelayakan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses ini.

Keberadaan paslon ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas mereka. Mengapa mereka tetap maju mencalonkan diri meskipun mengetahui bahwa mereka tidak memenuhi syarat? Ini adalah bukti ambisi yang tidak sehat, keinginan untuk berkuasa dengan mengabaikan aturan yang berlaku. Apakah ini tipe pemimpin yang kita inginkan? Seseorang yang sejak awal sudah menyepelekan aturan, hanya demi ambisi pribadi?

Yang lebih memprihatinkan adalah ketika paslon lebih sibuk mencari kesalahan dari lawannya daripada menyampaikan solusi nyata atas permasalahan kampus. Alih-alih fokus pada program kerja yang bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa, mereka memilih jalan pintas dengan menyerang pribadi atau reputasi paslon lain. Kampanye hitam seperti ini tidak hanya merusak hubungan antar mahasiswa, tetapi juga menciptakan atmosfer Pemira yang penuh dengan kebencian dan konflik. Bukankah seharusnya Pemira menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan, bukan arena untuk menyebar fitnah dan menciptakan permusuhan? Apakah ini cara mereka memimpin? Jika sejak awal mereka menunjukkan perilaku seperti ini, bagaimana mahasiswa bisa mempercayakan mereka untuk menjadi representasi kita? Bukankah pemimpin seharusnya membawa solusi, bukan konflik? Perilaku seperti ini tidak hanya mencerminkan ketidakdewasaan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang moralitas dan niat sebenarnya mereka mencalonkan diri.

Lebih parahnya lagi, mereka tidak segan-segan memanfaatkan hubungan dengan pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan, bahkan di luar batas aturan. Tindakan seperti ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki komitmen terhadap transparansi atau keadilan. Mereka hanya peduli pada satu hal: kemenangan. Dengan strategi kotor ini, mereka telah merusak kepercayaan mahasiswa terhadap proses Pemira. Mereka mungkin berpikir bahwa cara apapun sah dilakukan demi mencapai tujuan, tetapi apa artinya kemenangan jika diperoleh dengan mengorbankan integritas?

Fenomena ini sangat merusak semangat demokrasi di kampus. Ketika politik praktis digunakan, Pemira berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan semata, bukan lagi tentang siapa yang memiliki gagasan terbaik untuk kemajuan mahasiswa. Paslon yang menggunakan cara ini sering kali menghalalkan segala cara, seperti memanfaatkan koneksi dengan pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan tidak adil, menyebarkan isu-isu negatif tanpa dasar. Cara-cara seperti ini tidak hanya mencerminkan kurangnya integritas, tetapi juga menunjukkan bahwa paslon tersebut sebenarnya tidak percaya diri dengan kualitas mereka sendiri.

Mahasiswa sebagai pemilih juga harus waspada terhadap paslon yang menggunakan cara-cara curang. Jika sejak awal mereka sudah menunjukkan perilaku tidak jujur, bagaimana kita bisa percaya bahwa mereka akan memimpin dengan transparansi dan keadilan? Paslon yang bermain kotor hanya memperlihatkan bahwa tujuan utama mereka bukanlah memperjuangkan kepentingan mahasiswa, melainkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Kita perlu mengingat bahwa Pemira bukan sekadar tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang bagaimana prosesnya mencerminkan nilai-nilai yang kita junjung bersama sebagai mahasiswa. Ketika politik kampus sudah dirusak oleh praktik curang dan politik praktis, maka kita semua yang akan kehilangan. Kepercayaan terhadap sistem Pemira akan menurun, partisipasi mahasiswa akan semakin berkurang, dan akhirnya, demokrasi kampus akan kehilangan maknanya.

Kritik ini bukan hanya ditujukan kepada paslon yang menggunakan cara-cara kotor, tetapi juga kepada kita semua sebagai mahasiswa. Jangan mudah terpengaruh oleh janji manis atau kampanye negatif. Pilihlah berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak yang jelas, bukan sekadar popularitas atau kekuatan kelompok. Dan jika kita melihat kecurangan atau praktik tidak etis, jangan diam. Suarakan, laporkan, dan tuntut agar Pemira kembali menjadi proses yang adil dan bermartabat.

Pada akhirnya, demokrasi kampus adalah tanggung jawab bersama. Paslon yang curang dan mengandalkan politik praktis mungkin bisa menang sekali, tetapi mereka tidak akan pernah bisa memenangkan hati mahasiswa yang sadar dan kritis. Jadi, mari kita jaga Pemira tetap bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Karena masa depan politik kampus ada di tangan kita.